Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) tidak hanya berfokus pada internal profesi, tetapi juga memainkan peran vital dalam advokasi kebijakan kesehatan gigi di Indonesia. Sebagai representasi resmi dokter gigi, PDGI menjadi jembatan antara kebutuhan dan aspirasi profesi dengan pembuat kebijakan, memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar pro-rakyat dan mendukung kemajuan kesehatan gigi dan mulut nasional.

Mengapa Advokasi Kebijakan Penting bagi PDGI?

Advokasi kebijakan adalah salah satu fungsi krusial PDGI karena:

• Mewakili Kepentingan Profesi dan Pasien: PDGI adalah suara kolektif dokter gigi. Melalui advokasi, PDGI memastikan bahwa perspektif profesional dan kebutuhan pasien dipertimbangkan dalam setiap kebijakan kesehatan gigi.
• Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan: Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dan juga menjamin standar kualitas praktik dokter gigi.
• Mencegah Kebijakan yang Merugikan: Dengan terlibat aktif, PDGI dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merugikan profesi, pasien, atau sistem kesehatan gigi secara keseluruhan.
• Mendorong Inovasi dan Pengembangan: Kebijakan yang mendukung riset, pendidikan, dan adopsi teknologi baru dapat mempercepat kemajuan kedokteran gigi di Indonesia.

Bentuk-Bentuk Advokasi Kebijakan PDGI

PDGI melakukan advokasi kebijakan melalui berbagai jalur dan mekanisme:

• Pemberian Masukan dan Rekomendasi: PDGI secara rutin memberikan masukan tertulis dan lisan kepada Kementerian Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga pemerintah terkait lainnya mengenai rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan strategis di bidang kesehatan gigi. Masukan ini didasarkan pada kajian ilmiah, data lapangan, dan pengalaman praktik anggota.
• Dialog dan Konsultasi Publik: PDGI aktif berpartisipasi dalam forum dialog, rapat dengar pendapat, dan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau parlemen. Ini adalah kesempatan bagi PDGI untuk menjelaskan posisi organisasi, menyampaikan argumen, dan bernegosiasi terkait poin-poin kebijakan.
• Kerja Sama Lintas Sektor: PDGI menjalin kerja sama dengan organisasi profesi kesehatan lain (seperti IDI), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional. Kolaborasi ini memperkuat posisi tawar PDGI dalam advokasi dan memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu kesehatan.
• Publikasi dan Kajian Ilmiah: Untuk mendukung argumen advokasinya, PDGI seringkali memprakarsai atau merujuk pada kajian ilmiah dan data penelitian yang relevan. Publikasi ini membantu membangun dasar argumentasi yang kuat dan kredibel di mata pembuat kebijakan dan masyarakat.
• Edukasi Publik Terkait Kebijakan: Selain berdialog dengan pembuat kebijakan, PDGI juga mengedukasi masyarakat tentang dampak suatu kebijakan kesehatan gigi, baik positif maupun negatif. Hal ini penting untuk membangun dukungan publik dan pemahaman bersama.
• Penyusunan Pedoman dan Standar Profesi: Meskipun bukan kebijakan pemerintah, pedoman dan standar praktik yang disusun PDGI secara internal seringkali menjadi basis rekomendasi untuk kebijakan publik, seperti standar layanan di fasilitas kesehatan atau kompetensi dokter gigi.

Tantangan dan Harapan

Advokasi kebijakan bukanlah tanpa tantangan. PDGI harus menghadapi berbagai kepentingan, dinamika politik, dan keterbatasan anggaran. Namun, dengan terus menjunjung tinggi profesionalisme, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan membangun komunikasi yang efektif, PDGI diharapkan dapat terus menjadi suara yang kuat dan dipercaya dalam membentuk kebijakan kesehatan gigi yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

PDGI adalah contoh bagaimana organisasi profesi dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan bangsa, tidak hanya melalui praktik klinis, tetapi juga melalui pengaruhnya dalam pembentukan kerangka regulasi yang menunjang pelayanan optimal.